ELEKTRO INDONESIA                  Edisi ke Lima, Desember 1996

Keputusan Pemerintah No. 20 Tahun 1994;

Di dalam konteks untuk memacu pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional serta kegiatan pembangunan secara umum, maka dirasa sangat perlu untuk menciptakan iklim usaha yang dapat meningkatkan stabilitas dan penanaman modal asing secara berkelanjutan, yaitu :
• PMA (Penanam Modal Asing) dapat dilakukan dalam bentuk usaha patungan antara modal asing dan modal domestik yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, baik secara individu maupun usaha yang berbadan hukum Indonesia.
• Perusahaan-perusahaan yang didirikan seperti tersebut pada butir di atas, dapat melaksanakan kegiatan usaha yang penting bagi negara dan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, seperti usaha pembangkit listrik, transmisi dan distribusi.
• Jumlah saham yang dimiliki partner lokal paling sedikit adalah 5 persen dari jumlah modal saham perusahaan pada saat pendirian.

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1895.K/437/M.PE/1995
Untuk mendorong penggunaan sumber energi baru dan terbarukan dan mendorong penggunaan energi primer yang lebih efisien untuk pembangkit tenaga listrik, diberikan kesempatan bagi Pembangkit Skala Kecil Swasta dan Koperasi (PSKSK) untuk menjual tenaga listriknya kepada PLN, dengan cara menyederhanakan prosedur dan menetapkan ketentuan dan standar harga jual tenaga listrik dari PSKSK.
Tenaga listrik yang dibangkitkan oleh PSKSK, diprioritaskan dari pembangkit yang menggunakan sumber energi dengan urutan prioritas sebagai berikut :

• Prioritas pertama, yaitu pembangkit yang menggunakan sumber energi angin, dan mini-hidro,
• Prioritas kedua, yaitu pembangkit yang menggunakan sumber energi :
  1. Sampah atau buangan dari hasil pertanian dan industri,
  2. Sampah kota,
  3. Sumber panas dari tumbuh-tumbuhan (dendrothermal sources),
  4. Panas bumi,
  5. Sistim pembangkit ganda (co-generation) dengan menggunakan sisa hasil pertanian atau industri sesuai dengan tingkat efisiensinya.
• Prioritas ketiga, yaitu pembangkit yang menggunakan sistem pembangkit ganda (co-generation) dari gas alam, batubara, atau minyak bumi sesuai dengan tingkat efisiensinya.
• Prioritas keempat, yaitu pembangkit yang menggunakan sumber energi gas alam, batubara, atau minyak bumi.
Menteri Pertambangan dan Energi setiap tahun menetapkan besarnya alokasi daya setiap daerah/sistem kelistrikan PLN dan harga jual PSKSK.

Rencana Pembangunan Listrik Swasta

Untuk memenuhi keperluan tenaga listrik dalam REPELITA VI, diperlukan dana investasi sebesar kurang lebih US$ 6 milyar setiap tahun. Pemerintah melalui program tenaga listrik swasta, bermaksud untuk secara terencana dan terorganisir, mengikutsertakan partisipasi swasta dalam pembangunan ketenagalistrikan. Pembangunan tenaga listrik swasta diperkirakan akan memerlukan dana investasi sebesar kurang lebih US$ 1 milyar setiap tahun.
Pembangunan listrik swasta pada dasarnya dibiayai dengan pinjaman (debt) dan modal sendiri (equity). Pelaksanaan proyek tenaga listrik swasta yang menjual listriknya kepada PLN memerlukan persetujuan Pemerintah cq. Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri (Tim PKLN) karena Pemerintah perlu mengendalikan pinjaman luar negeri, baik pinjaman oleh swasta maupun oleh Pemerintah sendiri. Ini berarti partisipasi listrik swasta sangat tergantung pada debt service ratio nasional.

Status Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Swasta