BERITA KEGIATAN
 

KONVENSI, PANEL DISKUSI & TURNAMEN GOLF BKE-PII 2015

I. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Anggaran Dasar Persatuan Insinyur Indonesia untuk memilih Ketua BKE-PII melalui Konvensi Nasional Insinyur Elektro. Telah ditetapkan penyelanggaraan Konvensi Nasional Insinyur Elektro setiap tiga tahun sekali, untuk itu Badan Pengurus BKE – PII akan menyelenggarakan Konvensi dimaksud pada tanggal 10 September 2015.

II. TUJUAN

  1. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme para insinyur elektro yang tergabung dalam Badan Kejuruan Elektro - Persatuan Insinyur Indonesia (BKE-PII) maupun yang berkarya di sektor ketenagalistrikan dan telematika melalui satu kebersamaan visi untuk membangun kebersamaan demi tercapainya sektor ketenagalistrikan dan telekomunikasi di Indonesia yang efisien, transparan dan tangguh sehingga mampu menjadi motor penggerak dan pendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bangsa Indonesia.

  2. Kegiatan ini diharapkan untuk mendapatkan sinergi yang optimal dari seluruh pihak yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan & telekomunikasi.
  3. Memenuhi Anggaran Dasar Badan Kejuruan Elektro –Persatuan Insinyur Indonesia.
  4. Untuk mempererat tali silaturrahmi antar anggota, serta membangun saling pengertian dengan mitra Badan Kejuruan Elektro - Persatuan Insinyur Indonesia (BKE-PII).

III. PROGRAM KONVENSI NASIONAL INSINYUR ELEKTRO 2015

Program acara Konvensi Nasional Insinyur Elektro 2015 adalah sebagai berikut:
  1. PANEL DISKUSI Kamis, 10 September 2015
    Pukul 09.00 – 13.00 WIB
    Auditorium & Ruang Komisi Utama BPPT, Jalan MH. Thamrin No.8 Jakarta
  2. KONVENSI Kamis, 10 September 2015
    Pukul 14.00 – 16.30 WIB
    Auditorium BPPT, Jalan MH. Thamrin No.8 Jakarta
  3. GOLF BKE-PII 2015 Minggu, 13 September 2015
    Pukul 06.30 – 12.00 WIB
    Riverside Golf Club Cimanggis, Bogor

    1. Panel Diskusi

    Panel Diskusi dengan tema “Kesiapan Insinyur Profesional Mendukung Program 35 GW dan Pitalebar Indonesia” dimaksudkan untuk mendukung pengembangan industri ketenagalistrikan dan telekomunikasi yang efisien, transparan dan tangguh sehingga mampu menjadi motor penggerak dan pendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bangsa Indonesia. Panel Diskusi tersebut dibagi dalam dua sesi paralel, Sesi A membahas bidang Ketenagalistrikan dengan sub tema ” Kesiapan Insinyur Profesional Mendukung Program 35 GW” dan Sesi B membahas bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan sub tema “Kesiapan Insinyur Profesional Mendukung Program Pitalebar Indonesia”.

    Diharapkan Panel Diskusi tersebut dihadiri oleh lebih kurang 300 pelaku usaha dan profesional dari berbagai bidang. Pembicara Panel Diskusi terpilih diantara para pakar, pengambil keputusan & pelaku bisnis baik sektor industri, jasa dan keuangan.

    1.1. Kesiapan Insinyur Profesional Mendukung Program 35 GW

    Pembangunan Infrastruktur di Indonesia hingga kini berjalan lambat. Fenomena ini bukan baru-baru ini saja, tetapi sudah sejak era reformasi dimulai. Mengatasi hal tersebut, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bertekad untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang terdiri dari jalan raya, kereta api, perhubungan laut, udara, transportasi perkotaan, ketenagalistrikan, energi, teknologi komunikasi dan informatika, sumber daya air, air minum, limbah dan perumahan. Total pembangunan selama periode 2015-2019 sekitar lebih dari Rp 5.000 T.

    Dari rencana tersebut, untuk tahun 2015 dianggarkan dari APBN dan APBD sebesar Rp 276 T dan total dengan sumber dana lainnya menjadi Rp 469 T. Jumlah ini naik dua kali lipat dari anggaran tahun 2014. Selain program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh Pemerintah dengan sumber dana APBN, investasi swasta nasional maupun Penanaman Modal Asing (PMA) juga diperkirakan meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya perekonomian dan daya beli masyarakat. Investasi swasta nasional maupun asing antara lain pada sektor industri minyak dan gas, pertambangan, manufaktur, dan elektronika.

    Keberadaan infrastruktur listrik, apakah akan bersifat efisien atau tidak, sangat bergantung terlebih dahulu pada keberadaan infrastruktur energi lainnya, seperti jaringan transmisi pipa gas, terminal atau depot BBM, pelabuhan bongkar muat batubara, daerah aliran sungai dan bendungan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, pembahasan infrastruktur energi sebaiknya tak hanya berkisar di energi listrik, namun juga meski mencakup infrastruktur energi primer. Kendala yang ditimbulkan infrastruktur energi primer yang tidak memadai selama ini telah menyebabkan sektor atau kegiatan utama pengguna bahan bakar (transportasi atau pembangkit listrik) terpaksa menggunakan BBM yang semakin mahal biaya pengadaannya.

    Infrastruktur listrik terdiri dari pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi (terdiri dari Jaringan Tegangan Menengah /JTM dan Jaringan Tegangan Rendah / JTR), gardu induk, dan gardu distribusi. Jumlah total kapasitas pembangkit listrik sampai dengan akhir 2014 adalah 50.655 MW, 75% dimiliki oleh PLN, 21% dimiliki oleh mitra Independent Power Producers (IPP), dan sisanya 4% tergolong Private Power Utility (PPU). Hingga akhir 2013, panjang jaringan transmisi PLN 39.395 km, jumlah gardu induk 1,381 unit dengan kapasitas 81.435 MVA, gardu distribusi 362.746 unit dengan kapasitas total 43.184 MVA, panjang distribusi JTM 329.465 km, dan JTR 469.479 km. Rasio elektrifikasi Indonesia pada akhir 2014 sudah mencapai 81,5%. Persoalannya, sebaran jaringan listrik belum merata ke seluruh wilayah Indonesia hingga wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Di NTT misalnya rasio elektrifikasi baru mencapai 60,78%, sementara di Papua 50,2%, Sulawesi Tenggara 66.9% sedangkan DKI Jakarta hampir mendekati 100%.

    Percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35 GW diharapkan menghidupkan kegiatan perekonomian dan meningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam momentum pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35 GW perlu pemaksaan penggunaan produk dalam negeri melalui referensi TKDN tidak bisa hanya dengan cara dipaksakan tapi juga harus disertai bahkan didahului dengan penyiapan industri di dalam negeri itu sendiri. Persiapan akan lebih berhasil jika pemikiran tentang penggunaan hasil inovasi dalam negeri (KIDN) dibuat melatarbelakangi peningktan TKDN, karena akan selalu diusahakan terjadinya alih teknologi.

    Untuk mempercepat pembangunan insfrastruktur ketenagalistrikan tersebut Pemerintah membentuk Unit Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagalistrikan (UP3KN) dibentuk sebagai project man-agement office (PMO). Tugasnya mengatasi segala permasala¬han yang selama ini meng¬hambat penyediaan listrik dalam negeri. Pemerintah perlu memperpendek proses penetapan kontraktor pelaksana pekerjaan, revisi atas peraturan-peraturan yang ada agar pemerintah bisa lebih berdaya guna (powerful) mendesak untuk segera dilakukan, khususnya dalam pembebasan tanah.

    Apabila 80% dari total proyek infrastruktur tersebut dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri, maka perusahaan EPC, kontraktor dan industri nasional akan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional per tahunnya. Selain itu, diperkirakan akan muncul kebutuhan tenaga insinyur mencapai sekitar 237.000 orang lebih, dan tenaga pelaksana ahli setingkat Diploma III mencapai sekitar 343.000 orang lebih. Diperkirakan Indonesia defisit sekitar 120.000 Insinyur di lima tahun mendatang. Sampai dengan Mei 2015 Insinyur Profesional PII sekitar 9.200 lebih, dari jumlah tersebut Insinyur Profesional Elektro sekitar 1.600 lebih.

    Agar jumlah tenaga teknik yang diperlukan untuk membangun maupun mengoperasikan infrastruktur ketenagalistrikan mencukupi, pemerintah perlu memberikan insentif guna menarik minat masyarakat khususnya generasi muda untuk memasuki area kerja keteknikan sebagai insinyur, tenaga trampil atau operator. Percepatan penyediaan tenaga profesional bidang keteknikan / Insinyur Profesional dilakukan melalui kerjasama perguruan tinggi, organisasi profesi dan perusahaan swasta. Pemenuhan kebutuhan insinyur profesional perlu segera dilaksanakan dengan melaksanakan Undang-undang No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

    Sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran bahwa setiap Insinyur yang akan melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan untuk memperoleh STRI melalui Sertifikasi Insinyur Profesional PII yang saat ini sudah mendapat pengakuan internasional dari Australia, ASEAN Engineer dan APEC Engineer, serta pengakuan dalam negeri melalui UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi.

    Dalam Panel Diskusi akan dibahas dan didiskusikan dari berbagai pihak yang terkait dengan aspek kebijakan pemerintah, tugas PT. PLN (Persero) sebagai BUMN ketenagalistrikan untuk mengelola ketenagalistrikan, kesiapan industri ketenagalistrikan dalam negeri dan peranan Insinyur Profesional dalam membangun maupun mengoperasikan infrastruktur ketenagalistrikan.

    1.2. Sesi Kesiapan Insinyur Profesional Mendukung Program Pitalebar Indonesia

    Pembangunan akses internet berkecepatan tinggi atau pitalebar (broadband) nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi Indonesia untuk meningkatkan daya saing bangsa dan kualitas hidup masyarakat.

    Pola pembangunan yang inovatif, komprehensif dan terintegrasi sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekosistem pitalebar nasional. Tanpa adanya terobosan, Indonesia akan mengalami potential loss yang besar, tertinggal dari negara lain.

    Oleh karena itu, Pemerintah melakukan penataan ulang strategi pembangunan pitalebar nasional melalui sinkronisasi, sinergi, dan koordinasi lintas sektor/wilayah yang dituangkan ke dalam Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019.

    Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) 2014-2019 bertujuan untuk memberikan arah dan panduan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan pitalebar yang komprehensif dan terintegrasi di wilayah Indonesia untuk periode 2014-2019 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

    Sasaran pembangunan pitalebar Indonesia sampai dengan akhir tahun 2019 adalah (1) peningkatan jangkauan dan kecepatan akses prasarana, serta (2) penurunan harga layanan.

    Pada akhir tahun 2019, prasarana akses tetap pitalebar di wilayah perkotaan ditargetkan mencapai 30% dari populasi dan 71% rumah tangga dengan kecepatan 20 Mbps, sedangkan prasarana akses tetap pitalebar di wilayah perdesaan ditargetkan mencapai 6% populasi dan 49% rumah tangga dengan kecepatan 10 Mbps. Adapun prasarana akses bergerak pitalebar ditargetkan mencapai seluruh populasi di perkotaan dan 52% populasi di perdesaan, masing-masing dengan kecepatan 1 Mbps.Pada akhir tahun 2019, harga layanan ditetapkan menjadi maksimal 5% dari rata-rata pendapatan per kapita per bulan.

    Dalam Perpres RPI telah diidentifikasi enam Program Unggulan yaitu (1) penyediaan jaringan serat optik ke seluruh kabupaten/kota (Ring Palapa); (2) pembangunan pipa bersama untuk mengakomodasi jaringan serat optik dari berbagai penyelenggara telekomunikasi dalam satu pipa; (3) penyediaan konektivitas nirkabel untuk pitalebar perdesaan; (4) pembangunan jaringan dan pusat data pemerintah terpadu; (5) reformasi Kewajiban Pelayanan Universal; dan (6) pengembangan SDM dan industri TIK nasional.

    Adapun prioritas pembangunan pitalebar difokuskan untuk mendukung lima sektor prioritas, yaitu (1) e-Pemerintahan; (2) e-Kesehatan; (3) e-Pendidikan; (4) e-Logistik; dan (5) e-Pengadaan.

    Untuk mendukung Program Unggulan dalam Perpres RPI yaitu pengembangan SDM dan industri TIK nasional, maka percepatan penyediaan tenaga profesional bidang keteknikan / Insinyur Profesional dilakukan melalui kerjasama perguruan tinggi, organisasi profesi dan perusahaan swasta. Pemenuhan kebutuhan insinyur profesional perlu segera dilaksanakan dengan melaksanakan Undang-undang No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

    Permasalahan tersebut di atas akan dibahas oleh beberapa panelis yang mewakili Akademisi, Bisnis dan Pemerintah sebagai pelaku dari pengembangan dan pemanfaatan sistem. Diharapkan dari panel diskusi ini akan meningkatkan peranan Insinyur Profesional dalam membangun maupun memanfaatkan pitalebar di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    2. Konvensi BKE – PII 2015

    Sesuai dengan Anggaran Dasar PII, setiap tiga tahun BKE-PII menyelenggarakan Konvensi Nasional Insinyur Elektro, yang bertujuan untuk menyusun kepengurusan baru dan program kerja, menilai dan mengesahkan pertanggung-jawaban Pengurus BKE-PII Periode tahun 2011 – 2014.

    3. Turnamen Golf BKE – PII 2015

    Untuk mempererat silaturrahmi antar anggota, serta membangun saling pengertian dengan mitra BKE PII.

    IV. PESERTA

    1. Investor dan perbankan pada sektor Kelistrikan & telematika.
    2. Pemerintah (Kementerian ESDM, Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kementerian Ristek, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dll) dan pemerintah daerah.
    3. Pelaku dunia usaha kelistrikan & telematika baik yang bergerak pada industri produk maupun jasa.
    4. Lembaga Penelitian (BPPT, LIPI, LEN, Perguruan tinggi, dll).
    5. Anggota Persatuan Insiyur Indonesia (PII).
    6. Anggota Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI)
    7. Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI).
    8. Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL).

    V. SUSUNAN ACARA

    a. PANEL DISKUSI

    08.00 – 09.00 : Registrasi Peserta
    09.00 – 09.10 : Berdoa dan Lagu Indonesia Raya
    09.10 – 09.17 Laporan Kegiatan Ketua Panitia
    09.17 – 09.25 : Sambutan Ketua BKE-PII
    09.25 – 09.40 : Pembicara Utama I : Ir. Jarman, M.Sc – Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ”Kebijakan dan Insentif atas peran Insinyur Profesional Untuk Mendukung Program 35 GW ”
    09.40 – 09.55 : Pembicara Utama II : Prof. Dr. Kalamullah Ramli – Direktur Jenderal Perangkat Pos dan Informatika – Kemenkominfo ”Kebijakan dan Insentif atas peran Insinyur Profesional Untuk Mendukung Program Pitalebar Indonesia”
    09.55 – 10.10 : Pembicara Utama III : Dr. Ir. Unggul Priyanto, M.Sc – Kepala BPPT ”Mendorong Peran dan Kompetensi Insinyur sebagai SDM Berkualitas Menjadi Pendukung Utama Pembangunan Nasional yang Bernilai Tambah”
    10.10 – 10.30 : Rehat Kopi

    SESI A : BIDANG KETENAGALISTRIKAN

    Sub Tema : ”Kesiapan Insinyur Profesional Mendukung Program 35 GW”
    Waktu : 10.30 - 12.30 WIB
    Moderator : Dr. Ir. Herman Darnel Ibrahim, M. Sc, IPU
    Panelis 1 : Dr. Ir. Tumiran, M.Eng. - Anggota Dewan Energi Nasional
    Panelis 2 : Ir. Nur Pamudji, M.Eng, IPU – Kepala Unit Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagalistrikan (UP3KN)
    Panelis 3 : Supangkat Iwan Santoso – Direktur PT PLN (Persero)
    Panelis 4 : Alex Dharma Balen – EVP Energy dan Insfratucture PT Rekayasa Industri
    Panelis 5 : Dr. Ir. Marzan A Iskandar, IPU – Ketua BKE-PII
    12.30 – 13.30 Ishoma

    SESI B : BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

    Sub Tema : ”Kesiapan Insinyur Profesional Mendukung Program Pitalebar Indonesia”
    Waktu : 10.30 - 12.30 WIB
    Moderator : Dr. Ir. Ashwin Sasongko S, M.Sc, IPU
    Panelis 1 : Muhammad Imam Nasirudin - BRTI
    Panelis 2 : Ir. Ririek Adriansyah – Dirut PT Telkomsel
    Panelis 3 : Dr. Nonot Harsono – ITS
    Panelis 4 : Ir. Adi Sofiadi Yusuf, M.Eng – Direktur Pemasaran PT LEN Industri (Persero)
    Panelis 5 : Huawei
    12.30 – 13.30 Ishoma

    b. KONVENSI NASIONAL INSINYUR ELEKTRO

    13.30 - 13.05 : Mars PII
    13.35 - 14.00 : Pelantikan Insinyur Profesional Elektro
    14.00 - 14.10 : Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rapat, serta Pengesahan Tata Tertib Konvensi BKE-PII.
    14.10 - 14.30 : Sambutan Ketua Rapat, dilanjutkan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus BKE-PII masa bhakti tahun 2011 – 2014.
    14.30 - 14.45 : Tanya Jawab dan Pengesahan Laporan Pertanggung-jawaban Pengurus BKE-PII masa bhakti tahun 2011 – 2014.
    14.45 - 15.15 : Pandangan Umum
    15.15 - 15.45 : Rehat Kopi
    15.45 - 16.30 : Pemilihan Formatur Pengurus Baru BKE-PII masa bhakti tahun 2015 – 2018.
    16.30 : Penutup

    VI. TURNAMEN GOLF BKE-PII 2015

    TUJUAN

    • Untuk mendukung terlaksananya Program Kerja Pengurus Badan Kejuruan Elektro Persatuan Insinyur Indonesia 2011 – 2014.

    • Mempererat silaturrahmi antar anggota, serta membangun saling pengertian dengan mitra BKE PII.

    TEMPAT & WAKTU

    Riverside Golf Club Cimanggis, Bogor
    Minggu, 13 September 2015
    Pukul 06.30 – 12.00 WIB

    HADIAH HOLE IN ONE

    • Mitsubishi Pajero Sport 2.5GLS
    • Nissan X-Trail 2.0 MT

    INVESTASI PESERTA

    Rp. 1.500. 000/ orang

    PEMBAYARAN

    Transfer ke:
    Bank : Bank Mandiri PLN Pusat
    Rekening : 126-00-0407030-5
    Atas Nama : Badan Kejuruan Elektro - PII

    VII. SUSUNAN PANITIA

    Tim Pengarah :
    Ketua : - Dr. Ir. Marzan A. Iskandar, IPU
    Anggota : - Ir. Abdus Somad Arief, MT, IPM
    - Dr. Ir. Herman Darnel Ibrahim, M. Sc, IPU
    - Ir. Bambang Praptono, MM, IPU
    - Ir. Fahmi Mochtar, MM, IPU
    - Ir. Amir Rosidin
    - Dr. Ir. Hammam Riza, IPU
    - Ir. Djuniarman A Djulkifli, IPU
    - Ir. Ali Herman Ibrahim, MM, IPU

    Panitia Pelaksana :
    Ketua : - Dr. Ir. Andhika Prastawa, MSEE, IPM
    Wakil Ketua : - Ir. Pramasaleh
    Sekretaris : - Dr. Ir. Mohammad M. Sarinanto, IPM
    Wakil Sekretaris : - Ir. Ngadiyanto, SE, IPM
    Bendahara : - Ir. Piet Supardi Suryadi, IPU

    Penanggung Jawab Pendanaan :
    - Ir. Herlan Wijanarko
    - Ir. Ari Rusdiarto, IPM

    Penanggung Jawab Panel Diskusi :
    - Ir. Djoko Winarno, MM, IPU
    - Ir. Pramasaleh
    - Ir. Riza, M. Eng, IPM
    - Ir. Nasser Iskandar, IPU

    Penanggung Jawab Konvensi :
    - Ir. Tumpal Gultom, MT, IPU
    - Ir. Bob Saril, M.Sc, IPM
    - Dr. Ir. Ferdi Armansyah, IPM
    - Ir. Yusron Hariyadi, IPM

    Penanggung Jawab Golf :
    - Ir. Haryanto WS, MM, IPU
    - Ir. Ivan Cahya Permana

    Jakarta, 22 Juli 2015
    Panitia Konvensi Insinyur Elektro 2015

    Posted by 11-08-2015  20::



Links